Tim Kemenhub Survei Bandara di Rantau Panjang

Pemkab Berharap Pembangunan Dilanjutkan dengan Dana APBN


05 Agu 2022, 09:21:57 WIB

Tim Kemenhub Survei Bandara di Rantau Panjang

SURVEI BANDARA: Tim Survei Kementerian Perhubungan saat lakukan survei di Bandara Desa Rantau Panjang. (IST)


TANA PASER- Tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, pada Kamis (4/8)  melakukan survei bandar udara di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot.

Sebanyak 15 orang  tim Kemenhub meninjau langsung lokasi bandara terdiri 8 orang dari Badan Kebijakan Transportasi, 5 orang dari Direktorat Bandara Udara dan 2 orang lagi dari Biro Hukum Sekretariat Jendral Kemenhub.

Pada survei tersebut, tim Kemenhub didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan Inayatullah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Paser Adi Maulana, Kadis PUTR Hasanuddin, Kadis Kominfostaper Ina Rosana dan sejumlah pejabat lainnya.

Sekda Paser yang mewakili Bupati, saat berdiskusi dengan  anggota tim mengatakan, akses menuju bandara dari Tanah Grogot yang merupakan pusat pemerintahan cukup dekat. Sementara jika dari Balikpapan ke Paser memakan waktu hingga lima jam, karena harus transit melalui Feri.

"Ini perlu dipercepat untuk transportasi orang dan barang," kata Katsul disela-sela kegiatan.

Katsul melanjutkan, untuk area bandara seluas 228 hektare, dan pembangunannya setelah ada keputusan dari Kementerian Perhubungan pada 2011 lalu tentang penetapan lokasi bandara.

Sedangkan untuk dana yang sudah dikucurkan melalui APBD Kabupaten Paser sebesar Rp 430 miliar diluar biaya pembebasan lahan, namun dalam perjalanan pada 2014 lalu mesti terhenti akibat persoalan hukum.

"Permasalahan hukum sudah ada putusan incraht baik perdata maupun pidana, jadi sudah tidak ada permasalahan lagi," ujarnya.

Katsul berharap dengan adanya kunjungan rombongan ke Kementerian Perhubungan, bandara yang sudah terbangun 53 persen ini dapat dilanjutkan. Ia pun meminta Kementerian Perhubungan dapat mengakomodir kelanjutan pembangunan bandara melalui renstra (rencana strategis) nasional dan ditanggung melalui APBN agar dapat  dimanfaatkan oleh masyarakat Paser.

 

"Harapan kami, bandara ini dapat kembali dilanjutkan pembangunannya," imbuhnya.

 

Katsul menambahkan,  sebelumnya Pemkab Paser bersama DPRD sering berkomunikasi terkhusus untuk persyaratan untuk kelanjutan bandara yakni terkait penyerahan aset tanah dan kajian akademis, dan juga terkait permasalahan hukum.

"Ini merupakan jawaban dari usaha Pemkab Paser selama ini, agar bandara yang sudah lama terbengkalai ini dapat segera dilanjutkan pembangunannya," tambahnya.

Sementara itu Kepala Puslitbang Transportasi Udara Kementerian Perhubungan, Capt Novyanto Widada mengatakan, tim survei hanya bisa memberikan rekomendasi kebijakan baik lintas kementerian dalam hal kebijakan transportasi. Ia pun mengakui  perjalanan dari Balikpapan menuju Kabupaten Paser cukup melelahkan sekitar 5 jam lebih, tentunya kebutuhan transportasi udara sangat tinggi, namun perlu daya dukung yang memadai.

"Paser sudah memenuhi syarat memiliki bandar udara dan ditambah lagi berapa tuntutan dari masyarakat," ujarnya

Dijelaskan, beberapa tahapan dalam pembangunan bandara pertama ialah penetapan lokasi, dan dilanjutkan dengan pembangunan secara fisik.

Pemerintah saat ini fokus pada pembangunan bandara pada  wilayah 3T yakni Terdepan, Tertinggal, dan Terpencil. Paser yang notabennya sebagai wilayah penyangga IKN, tentu saja ada pertimbangan khusus, selain bandara yang ada di Balikpapan dan Samarinda.

"Di samping itu di PPU bakal dibangun bandara atau pangkalan udara, tapi lokasi di luar area IKN dan belum ada putusan," jelasnya.

Untuk bandara ini kata Novyanto akan memberikan telaahan staf dan disampaikan kepada pimpinan.

Idealnya bandara masuk dalam renstra tentunya ada persyaratan tertentu, melalui bidang hukum.

"Jika sudah masuk Renstra segala pembiayaan bisa diakomodasi melalui dana APBN," jelasnya.

Kemenhub juga katanya, saat ini mendorong pembangunan bandara di luar APBN dengan pengusaha, Ada juga yang bangunan bandar yang dikerjakan oleh pihak swasta murni, model inovatif ini yang di dorong.

Ia meminta kembali kajian baru atas pendirian bandara, pasalnya kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS) 2019 lalu, tentu saja akan berbeda dengan kondisi sekarang. Misalnya kajian potensi daerah, ekonomi, logistik, dan jumlah keinginan masyarakat yang datang dan keluar.

"Bangunan yang terbangun saat ini disampaikan oleh Pemkab Paser telah mencapai 53 persen, namun kami belum bisa menyimpulkan, masih menunggu hasil kajian baru lantaran sudah lama sekali tentunya pasti ada perubahan," jelasnya.

Usai melakukan survei Tim Kemenhub bersama dengan Pemkab Paser pada Kamis (4/8) sore, bakal menggelar pleno di Hotel Platinum Balikpapan menindaklanjuti hasil survei bandara di Rantau Panjang. (tom/han)




Moderated by Admin Sosmed BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di