Tanggulangi Persoalan Banjir di Paser

TANA PASER-DPRD Paser mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan OPD erkait penanggulangan bencana banjir yang akhir-akhir ini telah melanda Kabupaten Paser.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana, turut hadir Wakil Ketua Komisi II Arlina, Ketua Komisi III Edwin Santoso beserta anggota gabungan Komisi DPRD Paser yakni M Saleh, Hamransyah, M Ramli S Bakti, Dian Yuniarti, Elly Ermayanti, Lamaludin, Aji Muhamad Jarnawi, Yairus Pawe, Budi Santoso, Rahmadi, Sutarno serta menghadirkan OPD terkait.

Dari hasil RDP, Hendrawan Putra mengatakan, DPRD berharap ada koordinasi yang baik antara semua OPD beserta DPRD Paser, pasalnya selain jabatan politis yang diemban anggota DPRD ini juga dapat saling bersinergi dengan pemerintah terkait berbagai macam aspek di Paser termasuk juga secara teknis penanggulangan bencana banjir ini.

"Jadi kami berharap beberapa hal yang tadi dirapatkan terutama fokus pada penanganan bencana banjir yang terjadi di Tanah Grogot pada 22 April lalu, sehingga tadi disampaikan terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama yakni anggota DPRD meminta kepada para OPD terkait lebih fokus pada hulu dan hilirnya daerah aliran sungai, terutama aliran sungai Telake dan sungai Kandilo," kata Hendrawan Putra, Senin (30/5).

Hendrawan melanjutkan, menurut penelitian yang dilakukan lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI), kedalam hilir sungai yang berada di Desa Muara Paser hanya mencapai 2,5 meter saja, sehingga pendangkalannya sangat luar biasa dan sangat di khawatirkan mengakibatkan banjir ROB dapat terjadi. Karena ketinggian permukaan air laut lebih tinggi dari pada permukaan yang ada di hulunya.

Menurut OPD terkait, dari hasil penelitian LIPI kedalaman ideal minimal 10 meter, sementara di daerah hilir sungai kandilo hanya mencapai 1,5 meter, tentunya ini sangat berpotensi terjadinya banjir.

"Ini jelas sudah terjadi pendangkalan yang sangat luar biasa dihilir," jelasnya

Para OPD terkait kata Hendrawan mengatakan hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 3 M, Ini dirasakan sangat minim untuk penanggulangan bencana se-Kabupaten, sehingga sulit untuk menangani setiap bencana di Paser.

"Jadi mereka meminta agar poko pikiran(Pokir) juga dapat masuk dan selaras dalam RPJMD," jelasnya.

Menurutnya DPRD bukan hanya sekedar jabatan amanah secara Politik, namun DPRD juga dapat berkoordinasi secara teknis, tapi pihak DPRD minta tolong agar data ini diserahkan ke DPRD.

" Kami ini bukan orang teknis yang pekerjaannya teknis terus, tapi kami juga bisa bersinergi dengan pemerintah, semisal kami tau datanya tentu kami tau dimana daerah tangkapan airnya kurang, lalu di sini Catchment areanya kurang sehingga Pokir dapat dimasukan disitu," tegasnya

Hendrawan menambahkan, selama ini anggota DPRD tidak pernah memperhatikan hal tersebut, karena memang data tidak ada dari para OPD terkait, ia juga telah sampaikan agar kiranya bisa saling berkoordinasi.

"Dimana saja yang menjadi perencanaan daerah tanggapan air dan lain sebagainya," tambahnya. (tom/han)

Baca Juga

• Penjualan Masker Meningkat hingga 50 Persen0
• Pedagang Pasar Inpres Keluhkan Sepinya Pembeli0
• Wakil Rakyat Harus Ikuti Isu-Isu Aktual0
• Lifter Kota Minyak Raih Emas di Kejuaraan Dunia0
• Senin, Wali Kota Cup U-35 Bergulir0

Berita Populer

• Khasiat Daun Sungkai Diteliti Khasiatnya
• Batuk, Hindari Makan Kacang-kacangan
• Sengketa Dualisme PSHT Tidak Bisa Disatukan
• Villa Dolphin, Rumah Pantai Estetis dan Romantis
• UMK Balikpapan 2022 Ditetapkan Rp 3.118.397