Petani Kesulitan Pupuk Subsidi

Imbas Kementan Hanya Setujui 14,7 Persen dari RDKK


27 Jun 2020, 09:42:58 WIB

PERTANIAN: Petani mengeluhkan soal pupuk subsidi karena jatah yang diberikan oleh Kementan jauh lebih kecil dari kebutuhan yang diajukan.


Balpos.com, PENAJAM - Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi persoalan utama kalangan petani. Pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Imbasnya, petani harus merogoh kocek untuk membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal.

Dinas Pertanian (Distan) PPU pun mengakui petani berteriak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan setiap kali memasuki musim tanam.

Kepala Seksi (Kasi) Pupuk dan Pestisida Bidang Sarana dan Prasarana Distan PPU Mahfud mengatakan, penyediaan pupuk subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Masing-masing daerah hanya mengajukan kuota pupuk sesuai kebutuhan per tahun.

Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani yang diajukan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Distan PPU mengajukan kuota pupuk subsidi untuk tahun 2020 sebanyak 8.836 ton urea, ZA sebanyak 1.402 ton, SP36 sebanyak 6.771 ton, MPK 14.589 ton dan pupuk organik 6.729 ton. Dari seluruh jenis pupuk yang diakukan itu rata-rata yang disetujui hanya 14,7 persen.

“Dari data RDKK yang diajukan, Kementerian Pertanian hanya memberikan kuota 2.000 ton untuk pupuk urea, ZA 123 ton, SP36 hanya 618 ton, MPK 3.700 ton dan pupuk organik 434 ton,” kata Mahfud pada media ini, kemarin (26/6).

Ia mengungkapkan, pupuk subsidi jenis urea yang diberikan pemerintah pusat awal tahun ini hanya 1.000 ton. “Urea baru asa penambahan kuota menjadi 2.000 ton di bulan April. Sebelumnya hanya dikasih 1.000 ton,” ungkapnya.

Mahfud mengaku, telah memyampaikan keluhan petani terkait dengan kekurangan pupuk subsidi kepada Kementerian Pertanian saat rapat virtual beberapa waktu lalu.

“Kami sudah sampaikan kepada kementerian saat rapat virtual, bahwa sampai kapan pun petani akan ribut kalau kuota pupuk subsidi yang diberikan jauh lebih sedikit data RDKK,” terangnya.

Mahfud menyatakan, untuk tanaman padi membutuhkan pupuk 200 kilogram (Kg) per hektare. Minimnya kuota pupuk subsidi jelas tidak mencukupi apabila petani tidak membeli pupuk non-subsidi.

“Dari kuota yang ada pasti tidak cukup. Kami berharap pemerintah pusat memberikan kuota sesuai data kebutuhan yang ada dalam RDKK,” terangnya.

Distan PPU juga mengimbau kios penyedia pupuk subsidi untuk mengutamakan tanaman pangan.

“Kami sudah imbau kio-kios agar mengutamakan petani tanaman pangan. Karena tanaman pangan tidak bisa terlambat dipupuk. Kalau terlambat dipupuk, pertumbuhannya tidak maksimal berbeda dengan perkebunan,” tandasnya. (kad/san)




Moderated by Admin1


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Kurs Valuta

UPAH MINIMUM TAHUN 2020
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
KALTIM UMUM 2.981.378,72
BALIKPAPAN UMUM 3.069.315,66
BERAU UMUM 3.386.593,23
BONTANG UMUM 3.182.706,00
KUBAR UMUM 3.309.555,00
KUKAR UMUM 3.179.673,00
KUTIM UMUM 3.140.098,00
PASER UMUM 3.025.172,00
PPU UMUM 3.363.809,79
SAMARINDA UMUM 3.112.156,40