Pemberdayaan Ketua RT, Usung Program Sipapadaan RT

Inovasi BPPDRD Maksimalkan Pajak Daerah di Tengah Pandemi


13 Sep 2021, 08:47:08 WIB

Pemberdayaan Ketua RT, Usung Program Sipapadaan RT

TROBOSAN BARU: Kepala BPPDRD Balikpapan, Haemusri Umar menjelaskan pada stafnya alur pelaksanaan program Sipapadaan RT guna mengoptimalkan pajak daerah dari sektor PBB-P2


Begitu kompleksnya masalah yang dihadapi dalam mencapai target organisasi, menuntut kepemimpinan yang responsif dalam mengambil kebijakan kreatif dan inovatif yang terukur. Termasuk soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui program Sipapadan RT diharapakan jadi salah satu solusinya.

 

 

 

TERPAAN badai pandemi tentu jadi tantangan tersendiri bagi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD). Apalagi Kota Balikpapan beberapa kali perpanjangan PPKM, mulai darurat hingga level 4. Masyarakat sangat merasakannya, terutama dari sisi ekonomi. Aktivitas menjadi serba terbatas. Ujung-ujungnya ikut berpengaruh terhadap PAD, terutama dari sisi pajak daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Selain menggelar roadshow pembayaran PBB-P2 di sejumlah pemukiman warga dan lokasi strategis agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran dan bentuk upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, H Haemusri Umar M.Ec.Dev rupanya juga membuat terobosan baru. Bahkan ini kali pertama diterapkan di Indonesia. Nama programnya Sipapadaan RT. Sangat unik.

Ya, Sipapadaan RT adalah singkatan dari Strategi Peningkatan Pajak Daerah Melalui Pemberdayaan Rukun Tetangga. Secara bahasa, kata papadaan berasal dari bahasa daerah salah satu suku asli Kalimantan, Banjar. Namun kata ini juga sangat familiar dan biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Kalimantan secara umum, termasuk di Balikpapan. Dalam kamus Banjar Indonesia karangan Abdul Djebar Hapip (2001) memaknai kata papadaan sebagai konco, sesama teman, sesama warga, anggota kelompok.

Makna ini mengesankan adanya kebersamaan melalui ikatan emosional tertentu. “Baik secara akronim maupun secara bahasa atau istilah, kata papadaan RT sangat pas untuk dijadikan penyebutan program karena memiliki arti yang positif,” ujar Haemusri-akrabnya disapa kepada Balikpapan Pos, Minggu (12/9) kemarin.

Lalu apa Sipapadaan RT tersebut? Haemusri menjelaskan bahwa ini bagian dari proyek perubahan yang dijalankan sebagai strategi BPPDRD Kota Balikpapan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dengan memberdayakan peran para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang akan menjadi agen penerimaan pembayaran pajak daerah bekerjasama dengan Bankaltimkaltara melalui program Agen Laku Pandai Bankaltimkaltara. Nah, para Ketua RT inilah yang disebut dengan istilah Sipapadaan RT.

Dengan memberdayakan Ketua RT untuk penerimaan pembayaran PBB-P2 secara non tunai dari masyarakat atau wajib pajak, dia berharap penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal dan menyentuh seluruh wilayah Kota Balikpapan. Ada beberapa nilai tambah program tersebut,  di antaranya, perluasan jaringan penerimaan pembayaran pajak daerah sektor PBB-P2, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak agar lebih mudah memilih alternatif media pembayaran PBB-P2. “Jadi di samping itu ada proses pemberdayaan masyarakat melalui Ketua RT, kemudian digitalisasi pelayanan pembayaran serta

Semakin optimalnya penerimaan PBB-P2,” terang Haemusri.

Untuk memastikan bahwa penerimaan pajak daerah berjalan optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, diakuinya perlu langkah-langkah inovatif dan kreatif dalam pengelolaannya. Peran serta dari semua stakeholder khususnya para Ketua RT menjadi sangat penting untuk mendukung pencapaian target tersebut. “Kalau sebelumnya Ketua RT biasanya hanya cukup memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, red) PBB saja ke rumah-rumah, tapi ke depan tidak lagi. Bayar melalui RT juga bisa, jadi tidak mikir lagi mau ke kantor BPPDRD, mau ke bank, harus atur jadwal  supaya tidak benturan dengan pekerjaan kantor dan akhirnya berpotensi telat bayar. Ini yang kita antisipasi,” tandasnya.

Berbagai jenis dan pilihan media pembayaran pajak daerah sebenarnya sudah banyak tersedia dan cukup memadai. Namun pada wilayah-wilayah tertentu khususnya pada wilayah lingkar luar kota, sebagian masyarakatnya masih senang dengan pola pembayaran konvensional atau tunai. Misalnya di kawasan Balikpapan Timur dan Utara. “Masih banyak yang belum familiar dengan pembayaran online meski hampir setiap orang saat ini memiliki smartphone. Nah ini juga bagian upaya kita membiasakan pola pembayaran secara non tunai sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi mendukung ETPD (Elektronifikasi Transproyek Pemerintah Daerah, Red),” sebutnya.

Para Ketua RT yang direkrut menjadi agen pembayaran laku pandai akan mendapat sosialisasi dan pembekalan dari BPPDRD dan Bankaltimtara. Dengan Sipapadaan RT, Haemusri menargetkan terwujud sistem pembayaran digital PBB-P2 berbasis masyarakat dengan memberdayakan RT sebagai agen pembayaran. Akses jaringan semakin luas menjangkau pinggiran kota yang mudah, cepat, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. “Dan pada akhirnya adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah sektor PBB-P2,” bebernya.

Apa yang menjadi nilai tambah bagi RT? Haemusri mengaku sudah memikirkannya. Setiap transaksi, ada fee yang diberikan Bankaltimtara layaknya Payment Point Online Bank (PPOB). Selain itu, peran ketua RT yang dianggap maksimal menjalankan program Sipapadaan RT dengan sejumlah indikator penilaian akan mendapatkan insentif tambahan berupa prioritas mendapatkan Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM). “Ini harapan kata, ada semacam simbiosis mutualisme yang positif. Sementara ini baru beberapa RT yang akan jadi pilot project, ke depan InsyaAllah kita akan perluas jangkauannya,” pungkas Haemusri. (***/die/vie)




Moderated by Admin Sosmed BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di