Kerja Keras Komisi II Ajak Pemkot Genjot PAD Pasca Pandemi




28 Des 2021, 09:38:02 WIB

Kerja Keras Komisi II Ajak Pemkot Genjot PAD Pasca Pandemi

KUNJUNGAN DADAKAN: Sidak Komisi II DPRD Balikpapan ke Perumda Tirta Manuntung Balikpapan


SETELAH dua tahun seluruh dunia dihantui oleh pandemic, membuat perekonomian  terjun bebas, tak luput dialami Kota Balikpapan. Kini setelah berbagai pembatasan diperlonggar sejalan dengan suksesnya pemerintah dalam program vaksinasi nasional yang menciptakan herd immunity, Balikpapan bersiap untuk bangkit. Khususnya DPRD Kota Balikpapan lewat Komisi II yang bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan ekonomi  Kota Balikpapan tahun 2021 ini juga terus mengajak semua pihak menerapkan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa inspeksi mendadak (sidak) dilakukan ke berbagai OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II. Hal tersebut untuk meninjau langsung bagaimana tata kelola pemerintahan yang terjadi. Salah satunya adalah sidak ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan yang dilakukan oleh Komisi II pada 5 April 2021 lalu. Rombongan Komisi II yang terdiri dari Ketua Komisi H.Haris, Wakil Ketua Mieke Henny, Sekretaris H.Aminuddin, dan anggota H.Syukri Wahid, M.Najib, Nurhadi Saputra, Hj.Kasmah dan Hj.Suwarni, diterima oleh Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung, Nour Hidayah dan jajarannya.

Ketua Komisi II H .aris meminta kepada manajemen PDAM Balikpapan agar terus meningkatkan kinerja, terutama pelayanan kepada pelanggan.

“Sejauh ini kami menilai sudah bagus, tetapi terus ditingkatkan lagi. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadan, diupayakan jangan sampai ada lagi gangguan pelayanan air bersih kepada pelanggan yang menjalankan ibadah puasa,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, kata Haris, kualitas air harus diperhatikan, material produksi harus di jaga, jangan diganti-ganti. Samakan seperti biasanya yang dipakai oleh produksi PDAM, karena bahan baku bisa mempengaruhi kualitas air.

“Jadi tolong dijaga kualitas air dan peningkatan pelayanan, dalam pengadaan bahan baku material, jangan sampai dikait-kaitkan dengan politik,” ujar Haris.

Begitu juga, program MBR tahun 2021. Ada 1.500 sambungan rumah yang tersebar di 6 kecamatan, itu harus terealisasi dan juga program sambungan reguler, jadi harus imbang realisasinya. Untuk memenuhi hal tersebut, PDAM harus segera melengkapi pipanisasi, material produksi, bahan baku, dan lainnya.

Hal senada diungkapkan Syukri Wahid. Menurutnya, PDAM Balikpapan diminta menerapkan pelayanan pembayaran berbasis online, sehingga tidak ada lagi antrean panjang saat pembayaran rekening, apalagi saat ini sedang pandemic Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Mieke Henny juga mengapresiasi kepada PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini pelayanan sudah bagus,tapi perlu ditingkatkan lagi. Kami berharap PDAM Balikpapan memiliki ruang IT (teknologi informasi) seperti PDAM Kota Malang. Jadi apabila kita ingin mengetahui semua yang terkait dengan PDAM, mulai dari produksi, zona wilayah, pembayaran rekening, pengaduan pelanggan, profit, SDM, dan lainnya, tinggal klik langsung muncul,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

“Kami juga meminta kepada PDAM untuk cepat, tanggap, dan sigap dalam melayani keluhan pelanggan. PDAM harus melakukan terobosan baru seperti jemput bola dengan petugas harus terjun ke lapangan, termasuk pemasangan sambungan dalam program MBR. PDAM harus disampaikan kepada RT dan kelurahan agar masyarakat tahu,” tutur Mieke.

Selain ke Perumda Tirta Manuntung, sidak juga dilakukan ke beberapa OPD lainnya yaitu ke Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DPOP) Kota Balikpapan pada awal tahun 2021 lalu. Agenda ini merupakan satu kegiatan untuk menjalin silahturahmi. Kunjungan ini sendiri juga dimaksudkan untuk meninjau langsung kondisi kantor-kantor dinas. Dalam kunjungannya, Komisi II disambut langsung oleh Kepala DPOP Kota Balikpapan Dortje Marpaung.

“Kami hanya berkunjung, artinya kami ingin tahu bagaimana keadaan kantor di sana. Kali saja nanti pada saat kami ingin rapat bisa kami yang datang ke sini (DPOP),” timpal H.Haris. (moe/cal)




Moderated by Admin Sosmed BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di