Isran Khawatir Presiden Berubah Pikiran

Lantaran DPR Lambat Bahas Soal IKN


05 Okt 2019, 09:58:29 WIB

Isran Khawatir Presiden Berubah Pikiran

AKRAB:Gubernur Isran Noor bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di lokasi IKN, Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, PPU.


balikpapanPos-online.co.idGubernur Kalimantan Timur Isran Noor mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur.

“Saya berharap RUU penetapan lokasi pemindahan IKN di Kaltim segera dibahas oleh DPR RI,” kata Isran Noor.

Dimana pemerintah Pusat menargetkan rencana untuk tahapan pemindahan IKN ke wilayah Kaltim dapat mulai dilaksanakan tahun 2020. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah menyusun draft pengajuan RUU terkait penetapan lokasi baru IKN di Kaltim yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“RUU penetapan lokasi IKN ditargetkan diserahkan ke DPR RI pada akhir tahun ini, akan mulai dibahas pada agenda legislatif 2020,” akunya.

Isran Noor juga berharap setelah RUU penetapan lokasi IKN dapat segera diselesaikan oleh pemerintah dan segera diserahkan ke DPR RI.

“Kalau kelamaan (dibahas) takutnya nanti (Presiden Jokowi) berubah pikiran,” ujar Isran.

Isran optimis pembahasan RUU pemindahan IKN akan mendapatkan dukungan dari sejumlah fraksi yang ada di DPR RI.

“Kan namanya politik itu biasa kalau ada yang tidak setuju, kalau misalnya semuanya setuju gak bagus juga, harus ada yang enggak setuju tapi ndak banyak,” ungkapnya.

Untuk mendukung rencana pemindahan IKN ke wilayah Kaltim, Pemerintah Provinsi berencana melakukan revisi terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.

“Revisi RTRW Kaltim akan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan rencana penataan wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi IKN,” akunya.

Isran menjelaskan, lokasi IKN yang baru akan jadi zona yang eksekutif sehingga lebih tertata untuk masa panjang. Lokasi IKN yang bersinggungan dengan sejumlah kawasan konservasi dijamin tidak akan merusak ekosistem yang ada.

“RTRW kita juga akan diubah, menyesuaikan penataan kawasan yang ada di IKN,” jelasnya.

Isran menambahkan, kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang menetapkan Kabupaten PPU dan Kukar sebagai lokasi baru IKN dipastikan akan memberikan banyak keuntungan. Tidak hanya bagi Kaltim, tapi juga daerah lainnya yang ada di sekitarnya seperti Sulawesi. Kegiatan pembangunan IKN yang akan dimulai pada tahun depan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kaltim. Masyarakat yang ada di sekitar akan merasa dampak pembangunannya, termasuk para pengusaha yang ada di daerah.

“Bagaimanapun daerah mendapatkan kesempatan dan mendapatkan keuntungan, paling tidak keuntungan itu dari segi kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan hingga keuntungan ekonominya yang menyusul,” tuturnya.

Menurutnya, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh Kaltim, namun daerah sekitar seperti Sulawesi, karena hampir semua kebutuhan yang ada di Kalimantan dipasok dari luar daerah.

“Misalnya dalam masa-masa konstruksi dan masa-masa dimulai kegiatan pemindahan, keuntungannya bukan hanya dirasakan masyarakat Kaltim, pasti juga Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat itu merasakan manfaatnya karena bahan bangunan yang terbaik kualitas itu kan batu Palu dari Sulawesi, yang dibutuhkan bukan puluhan juta meter kubik tapi itu bisa ratusan juta meter kubik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam tahapan awal untuk pembangunan IKN, pihaknya akan merencanakan membangun fasilitas jalan dan air sebagai sarana pendukung utama ibu kota.

“Infrastruktur ini akan dibangun tahap pertama di kawasan rencana pembangunan istana negara yang akan di kawasan Desa Telemow, Kabupaten PPU,” tutur Bambang.

Selain itu, fasilitas lain yang akan dibangun adalah fasilitas yang menggunakan konstruksi bawah tanah akan digunakan untuk membangun jaringan listrik, telepon dan lainnya untuk lokasi IKN. (dan/vie)




Moderated by Redaksi


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di