- Tak Hanya Fokus Tingkatkan Kapabilitas UMKM
- Kawasan Wisata Terpadu Kuliner Desa Sungai Tuak Perlu Dilakukan Penghijauan
- Peningkatan Jalan Lingkungan di Grogot, Ditargetkan Rampung 2024
- Pemkab PPU Laksanakan High Level Meeting TPID
- Bupati Fahmi Berikan Bonus Ratusan Atlet dan Pelatih Peraih Medali Popda
- Asosiasi Peternak Babi Butuh Dukungan Pemkot
- Banyak Jenis Ikan Asin diKios H Rahman
- PLN Resmikan Listrik 24 Jam di Tiga Wilayah Maluku
- TPU Muslimin BDS Lebih Bersih
- Bikin Marah Manajemen Global Sport


DPRD Paser Gelar RDP dengan Guru Inklusi
Bahas Fasilitas Sekolah ABK dan Formasi Seleksi PPPK 
SERIUS:Komisi II DPRD Paser melakukan RDP dengan para guru inklusi bersama OPD terkait di Ruang Bapekat Kantor DPRD Paser, pada Selasa (8/11). RDP juga membahas tentang formasi pada seleksi PPPK. (FOTO:TOMI/BALPOS)
TANA PASER-Kelompok Kerja Guru Inklusi (KKGI) se-Kabupaten Paser mengeluhkan sarana dan prasarana sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) serta formasi pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Paser dengan OPD terkait bersama KKGI di Ruang Bapekat Kantor DPRD Paser, pada Selasa (8/11).
Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan, hasil RDP para guru ini mengeluhkan kurangnya tenaga pendidik khusus inklusi yang harus mengawasi para murid ABK. Tak hanya itu para guru ini juga mengeluhkan Sapras apa adanya dan merasa diperlakukan berbeda dengan guru biasa.
"Dengan adanya keluhan tersebut tentunya kami dari DPRD di sini sifatnya memfasilitasi para guru dan OPD terkait dan akan mencarikan solusi atas permasalahan ini," kata Fadly Imawan, Rabu (9/11).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari mengatakan, dengan RDP kali ini pihaknya mendapatkan pencerahan sekaligus memahami betapa beratnya tugas para guru inklusi dalam mengajar ABK.
"Kita mendidik anak yang biasa saja sangat memerlukan kesabaran yang luar biasa. Apalagi mereka para guru inklusi yang mendidik ABK," ujar Ikhwan.
Ikhwan melanjutkan, negara sangat memperhatikan ABK dedngan menyediakan banyak sarana dan prasarana. Begitu juga dengan para pengajar inklusi yang seharusnya tidak ada perbedaan dengan guru lainnya.
"Semua ini akan menjadi PR yang akan segera kami kerjakan, kami akan ketingkat pusat sana untuk mencari solusi supaya posisi para pengajar inklusi ini sama dengan pengajar lainnya, baik dari jam pembelajaran maupun lainnya," ucapnya.
Mengenai formasi seleksi PPPK guru inklusi Ikhwan berharap pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser segera mencarikan solusi, DPRD Paser juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait hal ini.
"Kami akan coba cari solusi lewat jalur politik yang ada di DPR RI untuk mencari titik temu terhadap persoalan ini,"akunya.(tom/vie)
