DPRD Paser Gelar Rapat Paripurna

Bupati Serahkan LPj Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2021


22 Jun 2022, 08:24:26 WIB

DPRD Paser Gelar Rapat Paripurna

PARIPURNA:Bupati Paser saat menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Paser tahun 2021 kepada Ketua DPRD.


TANA PASER- DPRD Paser mengelar rapat paripurna penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, bertempat di ruang rapat Paripurna baling seleloi DPRD Paser, Selasa (21/6)  Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi Bupati Paser dr Fahmi Fadly, Wakil ketua I DPRD Paser Fadly Imawan, unsur Forkopimda, Sekda Paser Katsul Wijaya, para Asisten, para Kepala OPD serta para Camat.

Dalam penyampaiannya Bupati Paser mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 31, rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 berupa laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan tanggal 31 Januari 2022 selama 30 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun anggaran 2021 tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022 serta rencana aksi pemeriksaan atas temuan pemeriksaan laporan keuangan Daerah Tahun TA 2021 Paser dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022.

Saat ini Pemkab Paser kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas terlaksananya pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku

“Alhamdulillah opini WTP kembali diberikan kepada Paser untuk yang ke-9 kalinya,” kata Fahmi Fadli disela-sela penyampaian.

Fahmi melanjutkan, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disusun oleh Pemkab Paser terdiri dari 7 macam laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2,22 triliun lebih atau sekitar 105,65 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,11 triliun lebih.

“Sampai akhir Desember 2021, pengeluaran belanja terealisasi sebesar 2,36 triliun rupiah lebih atau 89,95 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan sebesar 2,62 triliun rupiah lebih,” jelasnya

Fahmi berpesan kepada para perangkat daerah untuk dapat bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan.

“Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Paser yang maju, adil dan sejahtera,” jelasnya

Sementara itu Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ST mengatakan, usai diterimanya laporan tersebut kepada pihak DPRD Paser, akan segera melakukan pemeriksan dan evaluasi terkait laporan tersebut.

“DPRD memiliki waktu selama 30 untuk memeriksa laporan tersebut dan tentunya diharapkan sebelum waktu yang ditentukan dapat selesai dilakukan pemeriksan laporan tersebut,” jelasnya.(tom/han)




Moderated by BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di