DP3AKB Bentuk TPPS Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dorong Penurunan Angka Stunting di balikpapan


10 Jun 2022, 09:50:37 WIB

DP3AKB Bentuk TPPS Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

SERIUS: DP3AKB menggelar kegiatan So¬sialisasi dan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kecama¬tan dan Kelurahan di Kota Balikpapan di Aula DP3AKB, Kamis (9/6). NICHA / BALIKPAPAN POS


BALIKPAPAN--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelu¬arga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kecamatan dan Ke¬lurahan di Kota Balikpapan. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka stunting yang ada di Kota Balikpapan.

Kepala DP3AKB Balikpapan, Alwiati men¬gungkapkan, dibentuknya TPPS ini untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah kota Balikpapan dalam menyelesaikan kasus stunting. “Nantinya kita bersama-sama dapat memberikan pendampingan dan pelatihan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Misalnya, memberikan pendampingan keluarga miskin dan utamanya yang tidak memiliki jaminan kesehatan,” terang Alwiati saat membuka keg¬iatan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Per¬cepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan di Aula Kantor DP3AKB, Kamis (9/6).

 

Wanita yang akrab disapa Alwi ini menerangkan, anak yang potensi stunting di kota Balikpapan ada sekitar 2018 orang. Bahkan, kota Balikpapan pun ditargetkan mampu menekan hingga 14 persen dari jumlah total penduduk.

“Yang menjadi kendala kita adalah memang kita harus melakukan pendampingan terhadap keluarga. Karena penanganan stunting itu tidak saja pada anak, tetapi juga harus dimulai dari remaja atau sebelum menikah. Mereka sudah harus dipersiapkan kemudian pada saat menikah sudah ada pembekalan. Agar calon ibu atau si calon pengantin ini bisa mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar menghasilkan anak yang berkualitas,” paparnya.

Karenanya, lanjut Alwi, DP3AKB juga harus mempersiapkan keluarga atau calon pengantin dalam hal kondisi kesehatan dan gizi. Sehingga ketika mereka sudah memasuki masa kehamilan kondisinya dapat terkontrol .

Selain itu yang terpenting adalah memastikan keluarga memiliki jaminan kesehatan.

Dijelaskan, kebijakan Pemkot Balikpapan dengan menerapkan jaminan kesehatan gratis kepada peserta kelas 3 sudah sangat baik. Hany saja, tidak sedikit orang yang datang ke Balikpapan dengan tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Banyak yang status kependudukannya bukan warga Balikpapan, pada saat menikah dan bermasalah dengan kesehatannya, itu tidak ada jaminannya. Ini yang kerap menjadi kasus di lapangan. Sehingga kita kesulitan dalam menanganinya. Karena bagaimanapun kita juga harus memastikan administrasi kependudukannya sebelum pemkot memberikan jaminan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat mengimbau seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan calon ibu ataupun calon pengantin yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk segera mendaftarkan diri. Pasalnya, hal ini juga menyangkut kriteria penentu keluarga yang berkulitas terlebih dengan adanya IKN.

“Dalam pengendalian stunting ini saya berharap tim juga harus selalu hadir dan berjalan di lapangan. Bukan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas saja. Teman-teman di Dinkes dan Rumah Sakit sudah mengambil porsinya. Potsi DP3AKB adalah memberikan pendampingan terhadap keluarga. Maka itu, TPPS Kota, Kecamatan dan Kelurahan harap segera menyusun kebijakan operasional dalam rangka percepatan penurunan stunting ini,” pungkasnya. (cha)




Moderated by Admin Sosmed BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di