Dewan Usulkan Perda IMTN Direvisi

Persyaratannya Dianggap Terlalu Rumit


04 Nov 2019, 11:47:02 WIB

Dewan Usulkan Perda IMTN Direvisi

Simon Sulean


BALIKPAPAN - balpos.com, Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan saat ini. Untuk itu, Perda ini diusulkan direvisi.

“Persyaratan pengurusan IMTN terlalu rumit sehingga perlu direvisi sehingga memudahkan masyarakat,” kata anggota Komisi 1 DPRD Balikpapan, Simon Sulean, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama bersama para Camat dan Lurah di ruang rapat gabungan komisi, pada Selasa (29/10).

“Harusnya persyaratannya IMTN dipermudah. Harusnya syarat-syarat pengurusan IMTN poin-poinya disinkronkan antara Perda IMTN dan syarat yang diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Simon Sulean.

Ia memberi contoh pengukuran lahan, seharusnya satu kali saja tidak perlu berulang-ulang. Simon juga meminta agar tenaga mengurus IMTN di lapangan segera dilakukan penambahan guna memperlancar pekerjaan di lapangan.

Sementara itu, Asisten I Pemkot Balikpapan, Syaiful Bahri menyambut baik usulan dilakukan revisi Perda IMTN sehingga kedepan pengurusan IMTN semakin mudah.

Sebelumnya Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh berencana merevisi Perda IMTN.

“Kami memang berencana merevisi Perda IMTN,” kata Abdulloh.

Menurutnya, revisi itu karena para wakil rakyat banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang harus mengeluarkan biaya double untuk pengurusan IMTN.

“Banyaknya pengaduan masyarakat kepada kami itu luar biasa frekuensinya, bukan semakin turun, semakin tinggi sehingga DPRD berinisiatif melakukan kajian,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, nantinya dari hasil kajian tersebut, akan dilihat poin-poin mana saja yang harus direvisi. Khususnya menyangkut biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Termasuk mengurus sertifikat.

“Tidak serta merta merubah atau merevisi, tapi kami mengkaji bagaimana kajian akademisnya, apakah itu hanya cukup direvisi atau poin-poin yang tidak perlu atau dihilangkan sama sekali, kita akan lihat nanti. Yang pertama double biaya, pada faktanya memang IMTN tidak gratis, tapi di lapangan faktanya mereka mengeluarkan ongkos,” kata Abdulloh.

“Saya belum bisa men-justice itu penyimpangan atau tidak, ini kan baru pengaduan masyarakat, di lapangan ada dua kali biaya yang mereka sampaikan,” ujarnya

Selain soal biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, juga menyangkut aspek lain yakni jumlah personel yang terbatas. Sementara permohonan pengurusan IMTN mencapai ribuan, sehingga harus dibenahi, sehingga seimbang.

“Dari semua aspek kita memang belum memadai, khususnya di lapangan, karena tenaga kita juga terbatas, pemohonnya banyak ribuan, sementara di lapangan personelnya bisa dihitung jari. Kita akan libatkan, praktisi hukum, lembaga survey, lembaga pengkajian, juga bisa perguruan tinggi untuk melakukan kajian. Kan bisa direvisi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.(vie)




Moderated by adminbp


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2020
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
KALTIM UMUM 2.981.378,72
BALIKPAPAN UMUM 3.069.315,66
BERAU UMUM 3.386.593,23
BONTANG UMUM 3.182.706,00
KUBAR UMUM 3.309.555,00
KUKAR UMUM 3.179.673,00
KUTIM UMUM 3.140.098,00
PASER UMUM 3.025.172,00
PPU UMUM 3.363.809,79
SAMARINDA UMUM 3.112.156,40

Temukan juga kami di