Dewan Tunggu Hasil Evaluasi PPKM

Perlu Ada Pengkajian Ulang Soal Jam Malam


05 Agu 2021, 09:58:10 WIB

Dewan Tunggu Hasil Evaluasi PPKM

CEGAH CORONA:Penyekatan jalan salah satu yang diterapkan pemerintah dalam PPKM


BALIKPAPAN-Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Balikpapan saat ini masih terus berlangsung hingga 9 Agustus 2021 mendatang sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Namun, ternyata berbagai pihak menuntut adanya evaluasi penerapan PPKM, salah satunya DPRD Kota Balikpapan.

Untuk di Kota Balikpapan, beberapa anggota dewan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk membeberkan hasil evaluasi PPKM yang berlangsung sejak awal hingga saat ini. Akan tetapi, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taifuk Qulrahman mengakui bahwa pihaknya belum pernah menerima hasil evaluasi tersebut.

"Kami sudah meminta berkali-kali kepada Pemkot mengenai hasil evaluasi penerapan PPKM selama ini. Karena itu juga menjadi tolok ukur kami apakah PPKM ini berjalan efektif atau tidak," kata Taufik ketika ditemui Balikpapan Pos, baru-baru ini.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, kata Taufik penerapan PPKM ini cenderung tidak efektif. Karena masih banyak titik-titik yang tidak terpantau.

"Maka itu, saya setuju PPKM ini. Tapi, harusnya ini perlu adanya pengkajian ulang penerapan PPKM ini. Bukan hanya mengambil sampel di titik-titik tertentu saja yang kurang mengena. Sampelnya contoh di dalam pengaturan jam malam dan pedagang. Itu masih bermasalah," tegas Taufik.

Dijelaskan, jam malam itu sangat memberatkan pedagang makanan yang memang berjualan di malam hari. "Misalnya, pedagang sate dan martabak terang bulan, dia mulai siap-siap jualan jam 18.00, kemudian jam 19.00 buka. Kemudian jam 20.00 atau 21.00 harus tutup. Itu memberatkan  bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan?," keluhnya.

Menurutnya, pedagang seperti mereka ini memang berjualan di malam hari. "Kalau penerapan PPKM seperti ini kan susah juga bagi mereka yang spesifikasi jenis makanannya memang makanan malam," serunya.

Oleh sebab itu, Taufik mengimbau agar pemerintah kota harus dapat lebih jeli dalam membuat kebijakan atau aturan.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Balikpapan, Syukri Wahid. Perpanjangan PPKM ini harus disertakan dengan hasil evaluasi.

"Kita harus ukur setiap minggunya. Angka pasien positif jumlahnya berapa, angka kematian jumlahnya berapa, dan keterisian pasien covid-19 itu berapa. Kalau ada datanya wajib kita evaluasi bersama instansi terkait," ujar Syukri.

Karena, lanjut Syukri, hasil data  tersebut juga bisa menjadi bahan untuk penyesuaian dengan standar yang direkomendasikan oleh WHO. "Jika data kita masih tinggi, berarti PPKM tidak efektif. Tapi jika menurun, maka bisa dibilang efektif," pungkasnya. (cha/vie)




Moderated by Admin Sosmed BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di