Dewan Sarankan Konsinyasi di Pengadilan

Sikapi Tak Kunjung Tuntasnya Pembebasan Lahan DAS Ampal


29 Jun 2020, 09:20:21 WIB

Dewan Sarankan Konsinyasi di Pengadilan

MASALAH KLASIK: Kawasan di sekitar aliran Sungai Ampal yang proses pembebasan lahannya tak kunjung tuntas diselesaikan Pemkot Balikpapan.


Balpos.com, BALIKPAPAN - Hujan yang belakangan ini kerap mengguyur Kota Balikpapan membuat kekhawatiran warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah yang rawan banjir seperti di kawasan Beller dan sepanjang aliran Sungai Ampal dari jembatan Balikpapan Baru hingga jembatan Damai. Hal ini pun mendapat sorotan dari DPRD Balikpapan yang melihat pelaksanaan proyek fisik penanganan banjir untuk kawasan Jalan MT Haryono, yang tidak kunjung tuntas.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadrie mengatakan, pada akhir tahun 2019 lalu kegiatan pembebasan lahan diharapkan bisa tuntas, sehingga proses fisiknya bisa dimulai pada tahun ini, tetapi hingga kini pembebasan lahan terhambat tak kunjung tuntas. “Ini pekerjaan rumah untuk kita semua. Ada proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Memang harus dibebaskan tapi tetap mempertimbangkan dampak lingkungan. Apalagi ini selalu saja anggarannya jadi Silpa sejak tahun 2017. Artinya ini sudah tiga tahun belum juga tuntas,” ujar Alwi Al Qadrie.

Politikus Partai Golkar ini meminta kepada tim pembebasan lahan Sungai Ampal agar bergerak secara efektif dan selektif dalam melakukan proses pembebasan lahan. Terutama pada lahan yang tidak memiliki sertifikat. Termasuk meyakinkan pemilik lahan agar mau dibebaskan tanahnya demi kepentingan penanganan banjir di Balikpapan.

“Kami harap pembebasan lahan bisa tuntas tahun ini. Karena, jika tidak selesai, maka anggaran yang sudah dianggarkan oleh DPRD akan terus jadi Silpa. Untuk pembebasan sungai ampal kami selalu anggarkan bahkan ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. cuma selalu tidak terserap,” tuturnya.

Politikus dapil Balikpapan Barat ini menambahkan, jika memang proses pembebasan lahan selalu terhenti di tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan. Ia menyarankan pemerintah mengambil jalur konsinyasi dengan menitipkan uang pembebasan lahan ke pengadilan setempat. Karena penolakan yang terjadi sudah mengganggu upaya pemerintah memenuhi kepentingan umum.

“Kalau perlu konsinyasi dititip ke pengadilan, ya lakukan saja. Kalau terus-terusan negosiasi tapi tidak ada kesepakatan kita akan kesulitan. Itukan ladang amal jariyah juga. Jangan juga terlalu menuntut tinggi atas harga tanahnya. Pemerintah kan tergantung NJOP,” jelasnya.

Untuk itu, Alwi berencana melakukan pertemuan bersama tim pembebasan lahan di Sungai Ampal agar mendapatkan informasi seputar kendala yang dihadapi di lapangan. Mengingat sudah tiga tahun anggaran masih didapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

“Kami berharap pembebasan lahan di DAS Ampal bisa tuntas tahun ini jangan lagi ditunda-tunda, karena sudah sangat meresahkan sekali. Dewan akan panggil OPD terkait untuk menyelesaikan pembebasan lahan DAS Ampal secepatnya,” tutupnya. (dan/rus)




Moderated by Admin1


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Kurs Valuta

UPAH MINIMUM TAHUN 2020
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
KALTIM UMUM 2.981.378,72
BALIKPAPAN UMUM 3.069.315,66
BERAU UMUM 3.386.593,23
BONTANG UMUM 3.182.706,00
KUBAR UMUM 3.309.555,00
KUKAR UMUM 3.179.673,00
KUTIM UMUM 3.140.098,00
PASER UMUM 3.025.172,00
PPU UMUM 3.363.809,79
SAMARINDA UMUM 3.112.156,40