- Efektifkan Pengurusan SIKA, Kilang Pertamina Unit Balikpapan Resmikan Shelter SIKA Satelit
- Tugu Jam Pemkot
- Akibat Galian Pipa Gas,Pipa PDAM Km 5,5 Jebol
- Dewan Minta Pemkot Bersama Bulog Gelar Operasi Pasar
- 12 Tim Siap Tampil Lomba Gerak Jalan
- Wali Kota Beri Solusi Sementara bagi Warga GPA
- Residivis Kambuhan Dituntut 2 Tahun Penjara
- Akibat Tidak Terima Keluarga Dilecehkan
- Kebakaran di Transad, Dua Lansia Tewas
- Puskesmas Prapatan PSN DBD di RT 27

Demokrat Kuatkan Lobi Politik

Mieke Henny
BALIKPAPAN– Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan secara resmi telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Wakil Rakyat Kota Minyak, Jumat (20/9) lalu. Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Balikpapan ini telah menetapkan Abdulloh sebagai Ketua DPRD Balikpapan. Sedangkan Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle dan Subari, menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Balikpapan.
Ada yang menarik dari penetapan pimpinan DPRD Balikpapan ini, yakni keberadaan Subari dari fraksi PKS di kursi pimpinan yang menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Balikpapan. Pada periode lalu, posisi ini dipegang oleh Syarifuddin Odang dari fraksi Hanura.
Setelah unsur pimpinnan sudah terbentuk, maka selanjutnya untuk mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Ketua badan dan Ketua-ketua komisi, untuk itu beberapa parpol sudah mulai mengajukan kader mereka untuk mengisi posisi tersebut.
Meski demikian Politisi Partai Demokrat Mieke Henny menyadari kekuatan partainya di parlemen Balikpapan. Dalam lobi-lobi politik yang dilakukan pihaknya tak memaksa ngotot mengincar kursi ketua komisi di dewan.
“Pasti mau jadi ketua komisi. Namun bila dilihat secara proporsional. Kami hanya 4 suara.Jumlah kursi partai lain juga bagus, seperti PDIP dan PKS. Hitung-hitungan dengan rumus dan formula apa pun belum dapat titik temu bisa dapat ketua komisi,” ungkapnya.
Sebab itu, pada periode 2019-2024 kader Demokrat yang duduk di parlemen Balikpapan disebar ke seluruh komisi yang ada. Tujuannya agar mampu menyalurkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Sebab kepentingan rakyat terbagi di setiap komisi yang masing-masing memiliki mitra kerjanya di pemerintah.
“Sama-sama bekerjasama 1 fraksi demokrat untuk tujuan yang sama.Anggota yang duduk ada 4, jadi kita sebar ke masing-masing komisi,’ tuturnya.
Saat ini Demokrat lebih mengalir, mengikuti dinamika politik di parlemen. Namun dengan fraksi murni, Mieke yakin legislator Demokrat bisa menempati setidaknya posisi Wakil Ketua dan Sekretaris di setiap komisi.
“Penyusunan AKD itu akan selalu berpegangan pada prinsip proporsional perolehan kursi di parlemen,” tutur mantan Ketua Komisi IV periode 2014-2019.Ditambahkan Mieke, pada prinsipnya Demokrat bakal memperjuangkan aspirasi warga Balikpapan baik di bidang pendidikan, kesehatan, infranstruktur dan lapangan kerja.
“Kami lihat 2,5 tahun nanti berjalan waktu. Siapapun jadi ketua komisi, nanti dilihat kapabilitas, integritas dan kemampuan. Biasanya akan ada pertimbangan, tak menutup kemungkinan bisa ada pergantian,” tutup Mieke. (dan/cal)
