Bupati Fahmi Ingatkan, Jelang Pemilu 2024 Jaga Kondusivitas

TANA PASER-Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemkab Paser mengelar forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama dengan instansi terkait guna memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan dokumen, di Pendopo Bupati Paser, Selasa (24/1).

Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda dalam rangka penyusunan RKPD 2024, sebagaimana diamanatkan Pasal 79 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan OPD terkait guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Oleh karena itu, forum ini memiliki nilai yang sangat penting, karena menyangkut komitmen bersama dalam menjaga dan menerapkan empat pendekatan perencanaan, yakni pendekatan teknokratik, politik, partisipatif dan pendekatan top-down serta bottom-up dalam mewujudkan satu cita-cita yaitu masyarakat Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS).

"Perlu kita ketahui bersama bahwa Visi Paser MAS  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dukungan Kabupaten Paser mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Fahmi disela-sela sambutannya.

Fahmi melanjutkan, tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk. Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap kegiatan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya pengangguran, kemiskinan ekstrem, stunting dan sejumlah persoalan sosial lainnya.

Meskipun Gini Rasio Kabupaten Paser menunjukan angka sebesar 0,288 yang berarti berada di bawah angka nasional dan Provinsi Kaltim namun masalah ini tetap perlu memperoleh perhatian.

"Ketimpangan pendapatan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta dapat menciptakan konflik sosial antar masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di Paser, kata Fahmi, ditemukan sejumlah isu pokok yang bersumber dari permasalahan yakni belum meratanya pembangunan di Paser. Pemerataan pembangunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan agar seluruh masyarakat Paser dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat menjadi  tema pembangunan pada tahun 2024 yakni “Pemerataan Pembangunan untuk Menciptakan Kesejahteraan yang Merata di Seluruh Kabupaten Paser"

Berdasarkan tema tersebut, dirumuskan 5 prioritas pembangunan yakni pemerataan konektivitas untuk mendukung pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penguatan perekonomian melalui pengembangan dunia usaha, pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air serta pengembangan kualitas birokrasi dan kondusifitas daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas.

"5 prioritas tersebut yang bakal menjadi acuan untuk RKPD 2024," jelasnya.

Menurutnya pemerataan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar serta mendukung peningkatan produktivitas masyarakat melalui baik berupa infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informatika dan komunikasi.

Saat ini, Paser sedang mengalami fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif, peranan penduduk usia produktif ini harus mampu dimaksimalkan untuk melalui pembangunan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, diperlukan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui hilirisasi industri berbasis pengolahan komoditas, pertanian dan perikanan, pengembangan kewirausahaan, UMKM, kepariwisataan dan jasa produktif lainnya dengan tetap mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penggunaan produk dalam negeri.

"Penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalitas ASN sangat perlu, melalui peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap pelayanan publik, transformasi pelayanan publik berbasis elektronik, serta penguatan pengawasan dan penguatan pelayanan terpadu," ujarnya.

Fahmi mengatakan, pada tahun 2024, negara  Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik besar yakni Pemilu Serentak, untuk itu mari kita jaga daerah Kabupaten Paser khususnya tetap dalam situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif agar pelaksanaan Pemilu serentak dapat berjalan lancar.

"Untuk mencapai itu semua, diperlukan sinergi, integrasi dan pelibatan pemangku kepentingan yang kita kenal dengan konsep pentahelix atau multipihak," ujarnya.

Fahmi menambahkan, pemerintah menyadari bahwa pelibatan unsur non pemerintah, baik masyarakat, pelaku usaha/swasta, akademisi maupun media adalah sangat penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Perencanaan pembangunan juga di susun melalui paradigma tematik, holistik, integratif dan spasial.

Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.  Sejalan dengan hal tersebut, perlu ia tekankan kepada jajaran kepala perangkat daerah, dalam menyusun perencanaan pembangunan agar membangun koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan.

"Tinggalkan egosektoral, agar perencanaan yang disusun lebih terukur, selaras, tepat sasaran serta hasilnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," tambahnya.(tom/vie)

Baca Juga

• Penyebab Kantung Hitam Muncul pada Mata0
• Rizal Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara0
• Ketua DPRD Apresiasi Gapoktan Makmur Jaya 0
• Toto Sumardiono Resmi Nakhodai KONI0
• Melerai, Pelajar Tewas Kena Tikam0

Berita Populer

• Khasiat Daun Sungkai Diteliti Khasiatnya
• Batuk, Hindari Makan Kacang-kacangan
• Sengketa Dualisme PSHT Tidak Bisa Disatukan
• Villa Dolphin, Rumah Pantai Estetis dan Romantis
• UMK Balikpapan 2022 Ditetapkan Rp 3.118.397