8 Ribu Usulan Pembangunan Rumah Layak Huni Belum Diakomodir

TANA PASER- Bantuan rumah layak huni yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, beberapa tahun belakangan ini dilarang dibangun melalui dana APDD Kabupaten Paser melainkan hanya boleh menggunakan dana APBN. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Drs.Muhammad Fauzi  MT saat ditemui Sabtu (9/7) lalu.

Fauzi mengatakan, saat ini untuk bantuan rumah layak huni hanya boleh menggunakan anggaran APBN. Ketika diperbolehkan melalui anggaran APBN, pihaknya selalu mencoba mengusulkan, akan tetapi yang turun hanya bantuan rehab rumah layak huni dari APBN.

"Saat ini pemerintah pusat masih belum mengakomodasi usulan dari Pemkab Paser terkait pembangunan rumah layak huni. Untuk sementara ini rumah layak huni melalui anggaran APBN hanya diperuntukan di daerah-daerah perbatasan dan sangat sulit dijangkau. Contohnya perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di daerah itu bisa dianggarkan untuk rumah layak huni," papar Muhammad Fausi.

Saat ini dari Disperkimtan telah berupaya dan akan melakukan diskusi dengan Bupati Paser dr.Fahmi fadli terkait rumah layak huni ini untuk mengarahkan melalui CSR perusahaan yang ada di Paser.

"Kita ketahui bersama banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Paser. Kami akan mencoba untuk mengarahkan ke mereka. Tinggal mekanismenya saja nanti, apa kita bagi per wilayah atau bagaimana. Karena kalau mau mengandalkan APBD Paser, menurut peraturan tidak diperkenankan," jelasnya.

Fauzi melanjutkan, saat ini upaya-upaya pemkab melalui Disperkimtan mencari peluang di pemerintah pusat dilakukan. Menurut informasi terbaru melalui Kabid Dinas Perkimtan yang menangani bidang ini mengatakan, sudah mulai dibuka kembali bantuan rumah layak huni secara umum.

"Informasi dari kabid kami yang membidangi terkait rumah layak huni mengatakan ada peluang kembali. Kalau dulu hanya dikhususkan untuk daerah perbatasan, saat ini informasinya sudah dibuka kembali untuk umum. Makanya kami mulai mengusulkan kembali untuk masyarakat Kabupaten Paser," ucapnya.

Dari data yang masuk ke Disperkimtan ada 8.000 lebih usulan dari masyarakat. Untuk bantuan pembangunan rumah layak huni yang telah masuk itupun masih diupayakan untuk diusulkan ke  APBN.

"Jadi saat ini peluang yang ada adalah hanya bantuan rehab rumah layak huni yang bisa kami akomodir," imbuhnya.

Pihaknya berharap dengan adanya informasi terbaru dari pemerintah pusat terkiat dibukanya kembali kesempatan mengusulkan bantuan rumah layak huni dan diminta untuk mengusulkan, mudahan saja di tahun depan betul-betul ada alokasi untuk Kabupaten Paser terkait rumah layak huni.

"Jadi dapat mengcover perlahan usulan yang banyak telah masuk ke Dinas Perkimtan," imbuhnya.

Saat ini pihaknya mengaku tengah mencoba mengusulkan ke berbagai perusahaan melalui dana CSR. Perusahaan sanggup setiap tahunnya membantu pemerintah untuk membangunkan rumah layak huni di desa.

"Seandainya hanya 5 ya tidak masalah, asal ada. Supaya dapat segera mengcover usulan yang masuk ke kami," pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 6.000 sampai 8.000 lebih rumah layak huni yang telah dibangun oleh pemkab, yaitu sejak masa jabatan bupati sebelumnya yaitu H.M.Ridwan Suwidi yang menjabat selama 2 periode yakni 2005–2010 dan 2010–2015. Dan dilanjutkan almarhum Bupati Drs.H.Yusriansyah Syarkawi, M.Si  yang menjabat pada periode tahun 2016—2021.Sebelumnya Yusriansyah pernah menjabat sebagai Bupati Paser periode 1999-2004. (bp-9/cal)

Baca Juga

• Masih Proses Usulan ke ESDM0
• 277.401 Jiwa di Paser Terdaftar BPJS Kesehatan.0
• Perubahan Data Objek dan Wajib Pajak Cukup di Kelurahan 0
• Terbukti Banyak Tak Tepat Sasaran0
• Serikat Pekerja Kecewa Berat0

Berita Populer

• Khasiat Daun Sungkai Diteliti Khasiatnya
• Batuk, Hindari Makan Kacang-kacangan
• Sengketa Dualisme PSHT Tidak Bisa Disatukan
• Villa Dolphin, Rumah Pantai Estetis dan Romantis
• UMK Balikpapan 2022 Ditetapkan Rp 3.118.397